BINTUNI, SP- Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.

Dengan adanya listrik didaerah maka dengan sendirinya daerah tersebut juga akan lebih maju karena transformasi barang dan jasa akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tanpa adanya aliran listrik.

Lihatlah kota Bintuni saat ini dibandingkan dengan dua atau tiga tahun sebelumnya. Bintuni yang sekarang bukan lagi Bintuni yang dulu yang selalu tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, tetapi sebaliknya pembangunan dikota Bintuni meningkat pesat ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Disana sini sepanjang jalan kota Bintuni muncul bangunan ruko dan tempat usaha lainnya sebagai cerminan Bintuni sekarang ingin sejajar dengan Kabupaten lain yang telah lebih dahulu berkembang.

Ini tak lain dan tak bukan sangat dipengaruhi adanya peningkatan durasi aliran listrik yang terjadi selama dua tahun terakhir, serta didukung pula oleh beberapa factor penunjang lainnya.

Untuk itulah pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni akan terus mengembangkan pembangunan listrik hingga ke distrik dan kampung, namun untuk tahap awal melalui Dinas Pertambangan dan sumberdaya mineral akan mengembangkan program listrik desa (LISDES) di tiga distrik yang telah memiliki mesin dan jaringan seperti distrik Babo, Tomu dan Kamundan.

Hal ini seperti diungkapkan oleh kepala dinas pertambangan dan sumberdaya mineral Robert Parinusa, M,MT kepada suara pesisir baru-baru ini diruang kerjanya. Ia mengatakan pada tahun ini pemerintah daerah masih memberikan subsidi penuh kepada ketiga distrik tersebut untuk mengoperasionalkan mesin pembangkit listrik yang telah terpasang, namun pihaknya akan terus memberikan sosialisasi dan berkoordinasi dengan kepala distrik untuk mencari modul yang tepat agar ditiga distrik tersebut fasilitas listrik yang telah disediakan bisa dikembangkan menjadi LISDES atau listrik mandiri.

Konsep listrik desa yang dimaksudkan adalah jaringan listrik dan mesin pembangkit yang ada dikelola oleh distrik. Dengan demikian masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membayar rekening listrik begitu pula dengan operator atau mekanik mesin juga akan dibiayai oleh distrik. “Minimal pada tahap awal masyarakat bisa membayar rekening untuk membeli BBM”. Terang Robert seraya menambahkan kalau rencana tersebut akan direalisasikan di tahun 2010 mendatang.

Menurut Robert dengan pengembangan pola LISDES tersebut maka beban pemerintah daerah akan menjadi berkurang sehingga dana yang sebelumnya diperuntukkan untuk subsidi BBM kedepan bisa dialihkan untuk membangun jaringan dan pengadaan mesin pembangkit untuk distrik-distrik lainnya.

Ditanya soal belum beroperasinya mesin pembangkit listrik di distri Tomu yang jaringannya telah terpasang sejak tahun 2007 lalu, Robert mengatakan karena adanya kesalahan tekhnis pada mesin pembangkit pada saat dilakukan uji coba mesin, sehingga beberapa alatnya harus diganti sehingga baru saat ini dilakukan uji coba kembali.

Sementara itu menanggapi keluhan warga trans yang belum menerima penyambungan instalasi listrik, Robert meminta kepada masyarakat untuk bersabar karena dengan kekuatan mesin sebesar 100 KVA maka diperkirakan sudah dapat melayani hingga 500-600 rumah warga, yang artinya masyarakat di tiga kampung, masing-masing kampung Tomu, Ekam dan Sebyar Rejosari sudah bisa terlayani semua. “Sekarang yang penting mesin bisa operasi dulu, setelah itu baru kita pikirkan yang lainnya”. Terang Robert. (pawitno)