Ketika pertama kali dimekarkan, Teluk Bintuni boleh dikatakan tidak memiliki jalan yang memadai, tidak ada air bersih dan listrik hanya menyala empat jam. Tingkat kehidupan ekonomi msayarakat pun sangat rendah, yang kemudian berimbas pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat.





Setelah empat tahun menjadi Kabupaten, teluk bintuni mulai berbenah. Aktor utam perubahan di Kabupaten tersebut adalah Drg Alfons Manibui, DESS. Pria yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah teluk bintuni ini adalah Bupati definitif pertama di kabupaten ini. Berpadangan dengan Drs H. Akuba Kaitam sebagai Wakil Bupati, Alfons terpilih sebagai Bupati dalam Pilkada langsung pada 2005 yang lalu.

Dalam dua tahun kepemimpinannya, telah banyak perubahan yang dilakukannya. Hal tersebut membuat Alfons disenangi rakyatnya. Dimata dokter gigi ini, seorang pemimpin harus mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. ” Saya hanya melakukan hal itu, ” ujarnya merendah. Berikut petikan wawancaranya :

Sebagai sebuah kabupaten baru, apa persoalan mendasar di Teluk bintuni ?

Persoalan utama disini mirip dengan daerah lainnya di Papua pada umumnya, yakni rendahnya kualitas hidup masyarakat. Kenyataan tersebut tercermin dari rendahnya kualitas pendidikkan dan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan sosial dalam arti luas, infrastruktur yang belum memadai, ekonomi masyarakat yang tidak dapat bertumbuh mandiri dan tata pemerintah yang belum mantap.

Apa strategi untuk mengentaskan persoalan-persoalan tersebut ?

Kami menggunakan strategi pengentasan ketertinggalan kondisi sosial ekonomi secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan dengan berpihak pada masyarakat.

Proses pengentasan tersebut dimulai dari mana ?

Membangun harus menggunakan hati, karena dengan demikian kita akan mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di titik inilah proses pengentasan tersebut dimulai. Secara sederhana masyarakat ingin melihat sebuah perubahan dan kesetaraan. Perubahan dari kondisi mereka sebelumnya yang serba sulit seperti yang dijelaskan diatas.

Apa yang anda lakukan ?

Kami mulai membangun infrastruktur jalan untuk membuka akses ke berbagai distrik dan kampung. Pemerintah juga membebaskan biaya pelayanan kesehatan. Selain itu sejak tahun yang lalu, biaya pendidikkan dari TK hingga SLTA juga telah dibebaskan. Perhatian terbesar juga kami berikan kepada penduduk asli dengan memberikan subsidi sambungan listrik dan subsidi rumah layak huni.

Apakah dampak dari pelaksanaan program-program tersebut ?

Ketika akses telah terbuka seperti saat ini, meskipun kondisi jalan belum memuaskan, nadi ekonomi telah berdenyut. Masyarakat pedalaman dapat mulai menjual hasil pertanian mereka di kota. Derajat masyarakat telah lebih baik dan pembebasan biaya pendidikkan meningkatkan jumlah peserta didik.

Apa kendala yang anda alami ?

Rendahnya profesionalisme aparatur pemerintah adalah kendala yang sedang kami atasi secara bertahap dengan mengikutsertakan mereka dalam diklat-diklat pemerintah serta tugas belajar ke luar daerah. Selain itu keterbatasan dana yang kami terima pun menjadi sebuah persoalan tersendiri.

Apakah potensi kehutanan dan pertambangan di Teluk Bintuni dapat menjadi sumber penerimaan daerah untuk menunjang proses pembangunan ?

Agak sulit. Dua sektor ini masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Daerah hanya mendapatkan dana bagi hasil yang tidak terlalu besar.

Apa yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut ?

Kami saat ini tengah melakukan pendekatan dengan departemen kehutanan agar daerah diberi kewenangan untuk mengatur pengelolaan hutan . Jika ini terwujud, kami yakin potensi hutan yang demikian kaya, teluk Bintuni tidak perlu lagi mendapatkan subsidi pembangunan dari pemerintah pusat.