Bicara soal pengurusan izin untuk keperluan investasi, praktis tidak ada masalah di Kabupatan Teluk bintuni. Jaminan tentang itu disampaikan sendiri oleh sang Bupati. ”Terus terang, sejak saya jadi Bupati 6 bulan lalu, kami telah menerapkan kebijakan yang kondusif untuk kegiatan investasi”, ujarnya meyakinkan.
Konkretnya, tambah Alfons menjabarkan, kebutuhan izin apapun yang terkait dengan investasi, dipastikan akan sangat cepat diberikan sepanjang si pemohon memenuhi aturan-aturan yang ada.


Yang paling penting, kalau ada investor yang ingin investasi di Papua harus cocok dulu dengan masyarakat, harus memahami budaya dan cara pikir masyarakat. Ini penting sekali karena akan mengurangi potensi friksi-friksi yang akan terjadi. Mereka harus bicara dulu dengan masyarakat terkait dengan hak ulayat. ”Hal seperti itu biasa kita temukan. Ibarat kita harus bicara bersama-sama. Masyarakat maunya seperti apa. Lantas kita cari jalan tengahnya, apa yang menjadi komitmen sosial dari investor kepada mereka. Setelah deal, kita jalankan”, katanya.
Jadi, tegas Bupati Alfons, untuk izin tak ada masalah. Investasi apapun sepanjang menurut kajian Pemda setempat bisa meningkatkan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat, pasti akan mendapatkan dukungan penuh, karena memang kebijakan yang ditempuh Bintuni seperti itu.

Bukan tanpa sebab jika Pemda Bintuni menerapkan kebijakan seperti itu. Pasalnya, kabupaten yang terbilang baru ini mengharapkan banyak investor yang masuk, guna memberdayakan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah di daerahnya. Dengan begitu, akan terjadi titik tumbuh perekonomian secara cepat dan lapangan kerjapun akan terbuka lebar. Akan halnya, soal keamanan di Teluk Bintuni terbilang sangat kondusif. ”Kita tidak pernah ada gangguan keamanan dalam pengertian separatis atau apapun”, cetus Alfons, memberikan jaminan.

Masyarakat di Bintuni dikenal sangat majemuk dan jauh berbeda dengan masyarakat lain di Papua. Sejak dulu, kata Alfons, masyarakat di wilayah Bintuni hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang majemuk. Ada suku asli yang mendiami Bintuni dan mereka hadir dengan beragam keyakinan dan budaya.
Contoh, soal agama. Agama itu dipeluk oleh suku asli dalam jumlah yang sama besar antara Protestan, katholik dan Islam. Orang umumnya memandang bahwa di Papua itu semuanya Kristen. Di Bintuni tidak banyak juga suku asli yang muslim. Pendeknya, kita sudah terbiasa hidup dalam tatanan kemajemukan. Belum ada konflik yang muncul karena sebab ini dan saya berharap tidak akan pernah ada konflik yang muncul akibat persoalan SARA. Mungkin lantaran itu pula tidak ada hal-hal yang bisa memicu konflik di Bintuni, seperti daerah lainnya di Papua.

Dan karena potensi alamnya cukup besar, mungkin ada hal ekonomis yang bisa didapat dari alam dan sekitarnya. Dengan begitu, orang lantas tidak berpikir untuk hal yang terlalu macam-macam. ”Upaya persuatif dari pemerintah, saya kira tidak ada”, demikian Bupati.